Sebaran perumahan formal tahun 2014.  Pengambilan titik koordinat dilakukan pada tanggal 21 Mei 2014.

Sebagai langkah awal sosialisasi RTRW, saya mengupload Peta ini dengan harapan ini bisa diketahui oleh banyak orang bahwa RTRW Kab. Polewali Mandar telah diPerdakan pada tanggal 19 April 2013 dengan Perda  Nomor 2 Tahun 2013.
Siapapun yang ingin mengetahui secara jelas seperti apa muatan perdanya silahkan ke Bidang Fispra Bappeda Kab. Polewali Mandar, atau bisa minta melalui email.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RTRW KAB. POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 - 2032

PETA RENCANA POLA RUANG
RTRW KAB. POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 - 2032

IDENTIFIKASI KAWASAN KUMUH DI KAWASAN PERKOTAAN KAB. POLEWALI MANDAR

Luas kawasan kumuh di Kecamatan Wonomulyo berdasarkan hasil identifikasi awal adalah 6,66 Hektar yang tersebar di 4 Desa/Kelurahan (8 Dusun/Lingkungan)

Luas kawasan kumuh di Kecamatan Polewali berdasarkan hasil identifikasi awal adalah 11,08 Hektar yang tersebar di 4 Kelurahan
(10 Dusun/Lingkungan).













Luas kawasan kumuh di Kecamatan Tinambung berdasarkan hasil identifikasi awal adalah 12,01 Hektar yang tersebar di 4 Desa/Kelurahan
(6 Dusun / Lingkungan).

Luas kawasan kumuh di Kecamatan Campalagian berdasarkan hasil identifikasi awal adalah 11,74 Hektar yang tersebar di 4 Desa/Kelurahan (5 Dusun/Lingkungan).

Selasa 1 April 2014 Bappeda melaksanakan Rapat Tim BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah) di Aula Bappeda Kab. Polman.  Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Bappeda bersama Bapak Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra serta Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Rapat tersebut membahas mengenai upaya-upaya penertiban IMB dan bangunan di Kawasan Lindung. antara lain yang dibahas adalah Hotel Pacific di Wonomulyo, 2 bangunan ruko yang diduga akan dimanfaatkan sebagai sarang walet di Kec. Polewali, pembangunan kompleks perumahan di Tonyaman, Rencana pembangunan di samping alun-alun Pekkabata, Rencana pembangunan Ruko di Depan SMA 1, pembangunan Ruko di Samping Telkom serta bangunan liar di areal hutan kota Kel. Madatte. Dalam Rapat tersebut Tim BKPRD menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan Hotel Pacific, Dinas Pendapatan dan Perizinan, Dinas Tarkim, BLH, Bagian Pemerintahan, akan mengkaji ketentuan / peraturan yang dilanggar beserta sanksinya, yang akan dijadikan dasar Sekretariat BKPRD membuat surat teguran untuk penutupan sementara sampai pemilik hotel melengkapi dokumen perizinan sesuai aturan yang berlaku.  Diberikan Waktu pengurusan untuk penyesuaian perizinan sesuai prosedur selama 1minggu 
2. Dinas Tarkim segera memasukkan rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi ke Bagian hukum untuk diteruskan ke Badan Legislasi DPRD Kab. Polewali Mandar
3. Dinas Tarkim bersama Dinas Pendapatan dan Perizinan agar dalam pemberian IMB diikuti dengan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunannya
4. Dinas Pendapatan dan Perizinan bersama Satpol PP segera menghentikan pembangunan sarang burung walet yang ada di Kecamatan Polewali
5. Dinas Tarkim segera memasang papan informasi di depan bangunan yang melanggar aturan 
6. Sekretariat BKPRD Segera mengagendakan hal-hal yang disampaikan peserta yang belum sempat dibahas pada hari ini, antara lain sebagai berikut:
   a.       Genangan di Jalan Padiunggul 2 Kecamatan Wonomulyo
   b.      Bangunan penjual ayam potong disamping Taman PPI di pantai bahari
   c.       Bangunan di areal hutan kota (Depan Dinas PU)
   d.      Bangunan di atas saluran drainase di Jalan Kemakmura
   e.    Bangunan di atas saluran irigasi di Jalan Pemuda

Kunjungan Kerja Bupati

PERJALANAN YANG MELELAHKAN

Dari sekian etape yang telah dilalui tim / rombongan Bupati Polewali Mandar (Andi Ibrahim Masdar),  mulai dari Rute Alu - Limboro - Tinambung dan Balanipa pada tanggal 20 - 22 Januari, Rute Wonomulyo - Mapilli - Tapango pada tanggal 1 Pebruari, Luyo - Campalagian pada tanggal 2 Pebruari,  Rute Matangnga - Bulo pada tanggal 7 - 8 Pebruari, Etape matangnga inilah yang luar biasa sangat melelahkan.

Terutama pada ruas Tapua - Katimbang (Batu Ke'de'). Membuat kami tobat minta ampun, kami kehabisan tenaga diparuh perjalanan, logistik juga habis terpaksa kami harus minum air yang mengalir dari lereng gunung, Allah Maha Besar.

DESA SASARAN PAMSIMAS II TAHUN 2014

Tahun 2014, 11 Desa a

kan mendapatkan program PAMSIMAS II.  11 Desa tersebut terdiri dari:
8 Desa akan dibiayai melalui APBN yaitu :
1. Desa Rangoan
2. Desa Saragian
3. Desa Sambaliwali
4. Desa Beroangin
5. Desa Ongko
6. Desa Lenggo
7. Desa Sabura
8. Desa Padang

3 Desa akan dibiayai melalui APBD Kabupaten yaitu:
1. Desa Landikanusuang
2. Desa Lilli
3. Desa Mosso

PAMSIMAS.... SAMPAI SAAT INI

Sejauh ini proses seleksi desa sudah memasuki tahap verifikasi, Verifikasi ini dilakukan setelah pembukaan proposal  yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 di ruang rapat Sekretaris Kabupaten Polewali Mandar. Jumlah proposal yang diterima PAKEM sebanyak 17 (tujuh belas) buah yang terdiri dari sembilan proposal perluasan, pengembangan dan optimalisasi masing-masing empat proposal.

PAMSIMAS II

Jumat, 1 Nopember 2013 Bidang Fispra Bappeda Kabupaten Polewali Mandar akan melaksanakan rapat perdana Tim Pokja AMPL dan PAKEM.

Rapat akan membahas persiapan pelaksanaan program PAMSIMAS II sekaligus akan menyusun daftar Longlist Desa Sasaran Tahun Anggaran 2014.

PAMSIMAS II Polewali Mandar

Jumat, 25 Oktober 2013 telah dibentuk Pokja AMPL yang komposisinya terdiri dari perwakilan Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, BPMPD, PDAM.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanan kegiatan Pokja AMPL, telah dibentuk Sekretariat Pokja AMPL yang komposisinya anggotanya berasal dari Bappeda, Bagian Humas dan Bagian Hukum Setda Kab. Polman.
Pokja AMPL ini akan memfasilitasi pelaksanaan Program PAMSIMAS II di Kabupaten Polewali Mandar.

Selain itu, juga telah disusun Panitia Kemitraan (PAKEM) Pokja AMPL.  Komposisi keanggotaan PAKEM ini terdiri dari Unsur Bappeda, BPMPD, Dinas PU, DInas Kesehatan, Organisasi Pengelola SPAM Desa, Kelompok Masyarakat, Akademisi, LSM.